Pemkot Cimahi Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga Listrik Tahun Depan

Rano Hardiana 15 Oktober 2025 590 kali dilihat

CIMAHI.- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi sudah menyiapkan skema dalam menyikapi pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp 238 miliar. Pemangkasan itu membuat potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2026 berkisar Rp 1,4-1,5 miliar.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, Pemkot Cimahi akan melakukan efisiensi kegiatan yang tidak terlalu berdampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum serta belanja alat tulis kantor (ATK) yang akan dipangkas hingga 50 persen.

"Sudah ditekankan oleh Pak Wali Kota juga untuk pemotongan anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial dan rutin. Ada arahan dari Pak Wali untuk perjalanan dinas kita potong 50%, untuk makan dan minum kita potong 50%, begitu juga untuk belanja ATK dan setara itu kita potong juga 50%," kata Adhitia, Selasa (14/10/2025).

Pemkot Cimahi juga akan menghemat pemakaian utilitas seperti listrik, air hingga pendingin udara atau air conditioner (AC) dan sebagainya. Adhitia membeberkan, biaya yang digelontorkan Pemkot Cimahi untuk membayar berbagai utilitas itu mencapai sekitar Rp 17 miliar setiap tahun.

Namun penghematan utilitas itu akan dikeculikan di tempat-tempat pelayanan seperti rumah sakit, Puskesmas dan Mal Pelayanan Publil (MPP). Kebijakan efisiensi utilitas itu hanya berlaku untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung terhadap masyarakat.

"Jadi hanya untuk di lingkungan pemerintah kota yang sifatnya dinas tidak memiliki tugas fungsi pelayanan yang besar, itu yang kita efisiensikan. Kalau memang jam 16 adalah jam pulang kerja, ya sudah pulang kerja, listrik matikan dan lain sebagainya," sebut dia.

Sedangkan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, lanjut Adhitia, bakal tetap terakomodir dalam perencanaan belanja daerah tahun 2026. Seperti program pemberdayaan masyarakat (PPM), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk siswa sekolah swasta, hingga pembangunan sekolah baru.

"Hasil dari itu (efisiensi) sekarang masih disusun kira-kira dapat berapa supaya walaupun dipotong Rp 238 miliar tidak mengurangi program dan apalagi janji politik yang dijanjikan oleh Pak Wali dan saya selama masa kampanye," tandas Adhitia.***