"Saya termasuk Gubernur yang selalu datang pada setiap paripurna hari jadi. Belum pernah saya ketinggalan di seluruh kabupaten kota dan bertanya masalahnya apa dan harus dieksekusi dengan cepat," ujarnya.

Dedi menyatakan, tiga persoalan krusial yang harus menjadi prioritas Pemkot Cimahi. Mulai dari kualitas infrastruktur jalan, sanitasi lingkungan, dan sistem pengelolaan sampah.

"Kota Cimahi diapit oleh wilayah besar. Ada beberapa variabel yang saya pikir wali kotanya harus cerdas dan wakilnya harus kompak," katanya.

Menurut dia, infrastruktur jalan harus diperhatikan. "Kualitas jalan di kota ini tentu berbeda dengan kabupaten, tapi tetap harus diperhatikan. Soal sanitasi penting karena Cimahi adalah kota yang padat. Kalau sanitasi buruk, penyakit gampang menyebar," tambahnya.

Isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Dia mendorong pendekatan desentralisasi dalam penanganan sampah.

"Pengelolaan sampah sebaiknya dikembangkan secara mandiri di tingkat kelurahan dan kecamatan. Jadi nggak perlu semua sampah diangkut ke luar kota," tuturnya.

Pengelolaan infrastruktur jalan, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang ditangani secara berkesinambungan dapat mendukung Kota Cimahi bertransformasi dari kota penyangga ibu kota menjadi kota yang mandiri, sehat, dan tertata.

"Kalau ini bisa ditangani terus-menerus, Cimahi bukan hanya jadi kota transit, tapi jadi kota sehat dan kota yang tertata," tuturnya.

Dedi turut mendukung penataan batas wilayah Kota Cimahi. "Dalam waktu dekat akan digelar diskusi dan musyawarah antara Pemkot Cimahi dan Kota Bandung-Kabupaten Bandung- Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan pembagian wilayah. Misalnya, daerah ini di kabupaten ini ujung banget tapi di Kota Cimahi adalah wajah. Harus bisa dibicarakan bekerjasama dengan kabupaten Bandung, Kota Bandung, maupun Kabupaten Bandung Barat sehingga memungkinkan wilayah Cimahi bertambah dan penduduknya bertambah," ucapnya.

Menurut Dedi, hal itu dimungkinkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan wilayah. "Ini penting dilakukan agar daerah yang tidak terkelola dengan baik karena fiskal daerahnya memiliki keterbatasan bisa digarap oleh kota yang paling dekat. Toh, sama-sama Jawa Barat dalam kepentingan itu agar semua tertata terencana, dan terkelola," tuturnya.**