Pemkot Cimahi Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Sosial

Pemerintah Kota Cimahi menjalin kerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung untuk memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi daerah. 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Direktur Poltekesos Bandung Suharma di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Jumat (23/10).

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah kolaboratif untuk membantu pemerintah daerah menangani berbagai persoalan sosial, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan dan pengangguran.

“Kita saling kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Poltekesos Bandung untuk menyelesaikan masalah sosial di Kota Cimahi. Baik itu di terkait sosial, pendidikan, maupun lainnya,” ujar Ngatiyana. 

Ia berharap kerja sama ini dapat berjalan optimal melalui sinergi kedua institusi, sekaligus menjadi jembatan koordinasi dalam penyelesaian persoalan sosial hingga tingkat Kementerian Sosial.

Implementasi kerja sama diarahkan pada sejumlah bidang, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar intervensi yang dirancang dapat mendukung pengurangan permasalahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepakatan, dalam waktu dekat Pemkot Cimahi bersama Poltekesos Bandung akan mendukung pembangunan Kampung Sosial dengan Kelurahan Cipageran dan Citeureup sebagai lokasi percontohan (pilot project). Program ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi kedua pihak dalam mendukung penanganan permasalahan sosial di tingkat kewilayahan.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi ini, penanganan masalah sosial diharapkan semakin terarah, didukung data dan kajian yang memadai, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Bidang IKPS)***