Loading...

Warga Cibeureum Keluhkan Krisis Air Bersih dan Kesejahteraan Linmas, Ini Respons Wali Kota Cimahi

Riva Adam Puteri 17 November 2026 63 kali dilihat
Bagikan:
Warga Cibeureum Keluhkan Krisis Air Bersih dan Kesejahteraan Linmas, Ini Respons Wali Kota Cimahi

CIMAHI – Persoalan ketersediaan air bersih dan kesejahteraan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) menjadi sorotan dalam kegiatan Pawang Ronda Forkopimda Kota Cimahi di RW 25, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.

Dalam dialog bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari keterbatasan pasokan air hingga kebutuhan pembaruan seragam dan peningkatan insentif anggota Linmas.

Persoalan air bersih menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat. Warga RT 25 mengungkapkan, kuota sebanyak 388 sambungan yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pasokan air diperkirakan baru mencukupi sekitar 62 persen dari kebutuhan.

Bahkan, warga berencana menghentikan penyaluran air ke wilayah luar mulai Desember 2026. Jika belum ada solusi, penghentian distribusi secara penuh akan diberlakukan pada 2 Januari 2027.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, warga meminta Pemkot Cimahi memfasilitasi pembukaan sumber air baru. Salah satu lokasi yang diusulkan adalah lahan kosong milik PT Medan Jaya di RT 3 yang dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat.

Warga mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan dan memperoleh respons positif secara lisan. Namun, realisasi rencana tersebut masih membutuhkan kepastian perizinan dan dukungan pemerintah daerah.

Selain kebutuhan air bersih, anggota Linmas turut menyampaikan aspirasi mengenai kondisi seragam yang sudah lusuh dan kurang layak digunakan. Mereka juga berharap adanya peningkatan perhatian terhadap insentif sebagai bentuk dukungan atas tugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan pemerintah akan berupaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Terkait usulan pembukaan sumber air baru di lahan milik PT Medan Jaya, Ngatiyana meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) bersama lurah setempat untuk berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan.

Menurutnya, pembangunan sumur artesis saat ini menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara pemerintah daerah masih dapat mengupayakan pembangunan sumur bor sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk lahan yang kosong, Kepala Dinas DPKP bersama lurah agar berkomunikasi dengan perusahaan yang memiliki lahan tersebut," ujar Ngatiyana.

Sementara mengenai kebutuhan seragam Linmas, Ngatiyana mengakui bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Jika pada 2025 pengadaan seragam masih dapat direalisasikan, saat ini kebijakan efisiensi membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Ia menyebutkan, anggaran Kota Cimahi mengalami pemangkasan hingga Rp238,9 miliar. Meski demikian, Pemkot Cimahi akan berupaya mencari sumber anggaran agar kebutuhan seragam anggota Linmas dapat kembali dipenuhi pada tahun mendatang.

"Mudah-mudahan tahun depan Pemerintah Kota Cimahi bisa mencari anggaran untuk mengganti seragam anggota Linmas," katanya.

Ngatiyana juga menjelaskan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut belum dapat diselesaikan secara keseluruhan akibat keterbatasan anggaran. Salah satunya pembangunan jalan yang baru terealisasi sepanjang 400 meter dari total rencana 800 meter.

Pemkot Cimahi, lanjutnya, masih membuka peluang penyelesaian pembangunan melalui dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses diharapkan dapat diperjuangkan untuk masuk dalam perencanaan anggaran berikutnya.

Melalui kegiatan Pawang Ronda Forkopimda, pemerintah berharap berbagai persoalan di tingkat kewilayahan dapat teridentifikasi secara langsung sehingga penanganannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (Bidang IKPS)**