CIMAHI.- Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, Pemkot Cimahi mencanangkan zero to landfill atau nihil sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Ragam penanganan pun sudah disiapkan untuk mengelola sampah habis di Kota Cimahi.
"Sehingga nanti kita kejar semuanya pengolahan sampah dengan sasaran zero to TPA. Jadi tidak ada lagi nanti dibuang, tetapi diolah," kata Ngatiyana, Rabu (20/5/2026).
Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengembangkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Santiong di Cipageran. Pemkot Cimahi mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bank Dunia (World Bank).
Peralatan mengolah sampah yang sudah ada di TPST Santiong itu rencananya bakal diperbaharui hingga nantinya mampu mengolah hingga 85 ton sampah setiap harinya.
"Kapasitasnya menjadi 85 ton per hari. Kemudian Lebak Saat tetap berjalan yaitu 10 ton per hari, dan kemudian juga kita akan memasang mesin-mesin juga pengolah sampah yang sifatnya 5 ton-an untuk di daerah-daerah tertentu," ungkap Ngatiyana.
Saat ini Kota Cimahi masih mengandalkan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dengan kuota yang dibatasi. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti, kuota untuk Kota Cimahi maksimal 119,16 ton per hari atau 1.668,24 per dua minggu.
"Semuanya mohon doa restunya dan kerja samanya seluruh masyarakat Kota Cimahi agar mengedepankan pilah sampah dari rumah," imbuh Ngatiyana. Dirinya mengatakan, keberadaan TPS ini merupakan ikhtiar pihaknya untuk mewujudkan zero sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Chanifah Listyarini mengatakan, produksi sampah rata-rata setiap harinya mencapai 233-250 ton yang dihasilkan dari 584 ribu penduduk di Kota Cimahi. Dari total produksi tersebut, hanya baru bisa dikelola secara mandiri baru sekitar 49 persen.***