CIMAHI.- Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira membuat gagasan Akupuntur Policy sebagai pendekatan untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan di daerah di tengah disiplin fiskal. Gagasan itu bisa diterapkan untuk mengatasi disiplin fiskal dari pemerintah pusat.
"Disiplin fiskal ini tidak boleh menjadi penghambat. Akhirnya pemerintah daerah kan harus berpikir menemukan cara yang lebih tepat, efektif, dan presisi agar PSN berjalan dan pembangunan daerah tidak berhenti," kata Adhitia, Jumat (22/2026).
Gagasan itu disampaikan Adhitia secara langsung ke Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman. Adhitia mengaku beberapa kali dipanggil oleh Dudung untuk membahas tantangan di daerah yang terjadi saat ini.
Momen itu menjadi kesempatan bagi Adhitia menyampaikan aspirasi serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Mengacu pada gagasan yang ditelurkannya, KSP bakal memegang peran sebagai 'akupunturis kebijakan',
"Jadi nantinya KSP punya peran strategis mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam pembangunan daerah dan memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran," kata Adhitia.
Sementara dengan 'Akupuntur Policy' sendiri, nantinya akan terfokus pada titik masalah utama. Intervensi yang tepat pada titik masalah secara tepat, bisa menjadi jalan keluar untuk hambatan implementasi kebijakan di daerah tanpa harus menambah beban fiskal yang besar.
"Harapannya, KSP dapat menjadi ruang solusi bagi persoalan daerah, sehingga berbagai bottleneck kebijakan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Adhitia.
Ia berharap pendekatan ini dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia sehingga sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam menyukseskan program pembangunan nasional.
"Pada akhirnya, tujuan kita sama yakni menyukseskan PSN sekaligus memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat," pungkas Adhitia.***