CIMAHI – Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 terlihat pada hari terakhir pendaftaran tingkat SMA dan SMK negeri di Kota Cimahi, Senin (8/6). Sejak pagi, sejumlah sekolah dipadati orang tua dan calon peserta didik yang datang untuk memastikan proses pendaftaran dan verifikasi data berjalan dengan baik.
Lonjakan akses pada sistem SPMB yang
dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyebabkan proses verifikasi
data membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut
mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada
masyarakat guna membantu penyelesaian proses pendaftaran.
Maka dari itu, petugas sekolah tetap
memberikan pendampingan kepada orang tua dan calon siswa yang membutuhkan
bantuan verifikasi maupun informasi terkait tahapan seleksi. Langkah ini
dilakukan agar seluruh peserta tetap memperoleh akses layanan dan informasi
yang memadai hingga berakhirnya masa pendaftaran.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Kota
Cimahi, Asep Suwarno, menyampaikan bahwa minat masyarakat terhadap sekolah
negeri tahun ini sangat tinggi. Di SMK Negeri 2 Kota Cimahi, jumlah pendaftar
telah mencapai lebih dari 1.000 orang, sedangkan kuota yang tersedia berkisar
antara 500 hingga 600 kursi.
Hingga hari terakhir pendaftaran, sekitar
900 calon siswa telah berhasil terverifikasi. Pihak sekolah terus melakukan
pendampingan dan percepatan layanan verifikasi sembari menunggu sistem kembali
berjalan optimal.
SPMB SMA dan SMK negeri di Jawa Barat
sendiri telah dibuka sejak 29 Mei 2026. Proses seleksi dilaksanakan melalui
sejumlah jalur, antara lain jalur prestasi, domisili, dan perpindahan tugas
orang tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah dan pihak sekolah terus berupaya
memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan dengan baik serta memberikan layanan
terbaik kepada masyarakat. Tingginya jumlah pendaftar pada tahun ini menjadi
indikator besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di
sekolah negeri, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan
untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan yang inklusif, transparan, dan
berkeadilan. (Bidang IKPS)**