Loading...

HUT ke-81 RI, Ngatiyana: Pembangunan Cimahi Harus Dirasakan Langsung Masyarakat

Riva Adam Puteri 17 Agustus 2026 31 kali dilihat
Bagikan:
HUT ke-81 RI, Ngatiyana: Pembangunan Cimahi Harus Dirasakan Langsung Masyarakat

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan pembangunan daerah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat, mulai dari akses layanan kesehatan yang lebih mudah, konektivitas lalu lintas, peluang ekonomi, hingga lingkungan yang lebih tertata. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiyana saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026).

Ngatiyana mengatakan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.

“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana dalam amanatnya.

Salah satu manfaat pembangunan yang disoroti ialah peningkatan akses layanan kesehatan. Pemerintah Kota Cimahi telah merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa. Revitalisasi Puskesmas Melong Tengah juga terus dilakukan.

Selain pembangunan fasilitas, akses waktu pelayanan diperluas. Seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan pilihan waktu pelayanan bagi warga yang bekerja pada pagi hari sehingga tidak harus meninggalkan pekerjaan atau kehilangan penghasilan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Di sektor infrastruktur, kehadiran Bundaran Jati diarahkan untuk memperbaiki konektivitas sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara pembangunan underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ngatiyana, pembangunan infrastruktur pada akhirnya harus dikaitkan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk kemudahan mobilitas dan terbukanya peluang ekonomi.

Dari sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 tercatat mencapai 5,33 persen. Namun, Ngatiyana menegaskan angka tersebut bukan tujuan akhir pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada lapangan kerja dan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sementara di bidang lingkungan, Pemkot Cimahi mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi TPST Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari. Upaya tersebut diperkuat gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumber.

Pengelolaan sampah menjadi penting karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota, tetapi juga kualitas lingkungan tempat masyarakat tinggal. Pengurangan sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem persampahan Kota Cimahi.

Ngatiyana menegaskan berbagai program tersebut harus dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan kepada masyarakat.

Menurutnya, efisiensi justru harus dilakukan dengan memilih program secara lebih cerdas, menentukan prioritas, serta memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak terbesar bagi warga.

“Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Gotong royong tersebut menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan dalam kehidupan warga.

“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi,” pungkas Ngatiyana. (Bidang IKPS)***